Ia menambahkan, bahwa pendekatan yang berfokus pada efisiensi tanpa memperhatikan dimensi sosial dan kemanusiaan hanya akan menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
PMII: Pemerintah Harus Kembali ke Nilai Keadilan dan Kemanusiaan
Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial, PKC PMII Bali–Nusra menilai kebijakan ini adalah cermin dari krisis moral dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintah daerah, kata Halimi, seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan sumber keresahan baru.
“Kami tidak menolak perubahan. Tapi perubahan harus membawa perbaikan, bukan penderitaan baru. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap kebijakan publik berpihak pada rakyat kecil,”. tegasnya lagi
Halimi juga mengingatkan bahwa tenaga honorer bukan sekadar ‘beban anggaran’, tetapi wajah nyata dari dedikasi pelayanan publik di tingkat daerah. Mereka adalah bagian dari sistem yang memastikan masyarakat mendapatkan layanan dasar setiap hari, “Ketika mereka diberhentikan tanpa arah, itu artinya pemerintah memutus mata rantai pengabdian. Ini bukan sekadar soal pekerjaan, tapi soal harga diri dan keadilan,”. ucapnya.
Seruan Moral dan Harapan
Dalam kesempatan yang sama, Halimi menyerukan agar semua pihak — terutama masyarakat sipil, mahasiswa, dan media — turut mengawal kebijakan ini agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang lebih luas.
PMII Bali–Nusra menilai bahwa kritik publik terhadap pemerintah daerah adalah bentuk kepedulian, bukan permusuhan. Karena sejatinya, peran mahasiswa dan masyarakat adalah menjadi penyeimbang kekuasaan agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kemaslahatan umum.
“Kita semua harus terlibat menjaga nurani kebijakan publik. Pemerintah boleh kuat secara aturan, tapi kekuasaan tanpa empati adalah kekuasaan yang kehilangan arah,”. tutup Ahmad Halimi. ( Red )
