Adapun Nurdin Ranggabarani menekankan perlunya pemetaan jelas aktor-aktor yang bertanggung jawab. Ia menyebut ada lima orang yang menjadi kunci dalam kasus ini.
“Tangkap dulu yang lima ini. Jangan sampai kita tinju sembarang orang, padahal mungkin dia tidak bersalah,” katanya.
Ia menilai kerusakan fungsi DPRD saat ini berasal dari segelintir pihak, sehingga harus diproses baik melalui mekanisme badan kehormatan maupun aparat hukum agar pemerintahan NTB kembali normal.
Apakah diskusi tentang dana siluman di DPRD NTB ini masih akan berlanjut? Menurut Ketua LBH Ansor NTB, pihaknya siap menggelar diskusi ini berjilid-jilid. Mungkin pada diskusi Jumat Menggugat berikutnya, temanya adalah tentang pentingnya mendorong APH menangkap operator dana siluman ini.
“Diskusi ini tidak untuk menggiring opini menyalahkan pihak tertentu, melainkan memberi informasi jernih berdasarkan fakta dan kajian. Publik berhak tahu, dan aparat hukum wajib menindaklanjuti,” tutup Abdul Majid. ( Red )
