Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan memutuskan untuk:
1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal SK KPU RI Nomor 245 Tahun 2025.
3. Memerintahkan KPU RI mencabut SK tersebut.
4. Merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Zainul dalam jabatan semula.
5. Menghukum KPU RI membayar biaya perkara sebesar Rp 506.000,-.
Meski demikian, KPU RI tetap mengajukan banding pada 12 Agustus 2025, sehingga sengketa ini memasuki tahap hukum berikutnya. ( Red )
