Mataram, Lombokprime.com – Dalam upaya membangun Indonesia yang lebih sehat dan kuat dari akar rumput, pemerintah melalui kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Program ini merupakan bagian dari komitmen nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi seimbang, sekaligus memperkuat fondasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Sosialisasi perdana Program MBG diadakan pada Rabu, 18 Juni 2025, bertempat di Aula Yayasan Perguruan Mi’rajussibyan NWDI Selanglet, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah. Acara ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta dari masyarakat setempat, yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program nasional tersebut.
Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, simbol semangat kebangsaan dan gotong royong yang menjadi roh utama program ini. Hadir dalam kesempatan tersebut: Muazzim Akbar, Anggota Komisi IX DPR RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN,Nasarudin, Anggota DPRD Lombok Tengah DAN Daman Hudi, Kepala Desa Penujak
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas gizi nasional. MBG menyasar kelompok rentan mulai dari: Anak usia dini (PAUD, TK), Siswa SD, SMP, dan SMA,Ibu hamil dan menyusui dan Balita dan anak-anak di wilayah rawan gizi
Menurut Muazzim Akbar, program ini masih dalam tahap awal dan akan terus dikembangkan baik dari sisi infrastruktur, tenaga kerja, maupun distribusi logistik. Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa.
“Program ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tetapi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul di tengah tantangan global dan teknologi yang semakin cepat. Pemerintah tak bisa jalan sendiri, masyarakat harus terlibat,” tegasnya.
Pelaksanaan MBG akan bergantung pada pendirian dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang biasa disebut dapur MBG. SPPG akan menjadi dapur produksi sekaligus pusat distribusi makanan bergizi ke seluruh penerima manfaat.
Menurut data dari BGN, NTB diperkirakan memiliki 1,7 juta penerima manfaat, sehingga dibutuhkan ratusan dapur yang mampu melayani minimal 3.000 orang per unit. Setiap dapur akan melibatkan 47–50 tenaga kerja, yang mayoritas direkrut dari warga sekitar.
“Ini adalah peluang besar bagi masyarakat NTB. Selain memenuhi gizi anak-anak, dapur ini menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Muazzim.
Dalam penjelasannya, Lalu Muhammad Iwan Mahardan dari BGN menguraikan skema kerja sama yang dibuka secara luas, melibatkan sektor publik dan swasta. Mulai dari pemerintah daerah, TNI–Polri, hingga yayasan, koperasi, UMKM, dan lembaga sosial bisa menjadi mitra pelaksana.
Adapun syarat utama mendirikan dapur MBG (SPPG) antara lain: Lahan minimal seluas 600 m², Bangunan dapur minimal 300 m², Tenaga kerja 47 orang, direkrut dari masyarakat sekitar dan Peralatan dan transportasi sesuai standar BGN serta Menu makanan ditentukan oleh ahli gizi berdasarkan pedoman nasional
Pendaftaran kemitraan dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi: mitra.bgn.go.id
Salah satu keunggulan dari Program MBG adalah pendekatannya yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi desa. Setiap dapur SPPG didorong untuk bekerja sama dengan BUMDes, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM sebagai penyedia bahan pangan.
