“Di daerah seperti Batulayar dan Penujak, perputaran uang akan meningkat signifikan melalui suplai beras, sayuran, ikan, dan produk olahan rumah tangga. Ini bukan hanya pemenuhan gizi, tapi juga pemberdayaan ekonomi,” jelas Iwan.
Dengan rantai pasok yang melibatkan komunitas lokal, program ini diharapkan mendorong ketahanan pangan berbasis masyarakat, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta menumbuhkan ekonomi mikro yang berkelanjutan.
Secara nasional, Program MBG menargetkan pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia. Dengan cakupan 89 juta penerima manfaat, program ini menjadi salah satu program sosial terbesar yang pernah diluncurkan di sektor kesehatan dan gizi nasional.
Penerima manfaat meliputi: 18 juta siswa SD, 13 juta siswa SMP dan SMA,10 juta anak PAUD dan TK dan 48 juta ibu hamil, menyusui, dan balita
Melalui pendekatan lintas sektor, MBG akan melibatkan stakeholder lokal, kementerian/lembaga terkait, serta masyarakat sipil untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas program.
Komitmen DPR RI dan BGN dalam mensosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di NTB menjadi tonggak penting dalam strategi pembangunan sumber daya manusia. Di tengah ancaman stunting, anemia, dan kekurangan energi kronis, program ini hadir sebagai solusi konkret berbasis komunitas.
“Gizi yang baik adalah pondasi bagi kecerdasan dan produktivitas anak bangsa. Kalau gizinya kuat, prestasinya ikut naik, kesehatannya juga lebih baik,” ujar Nasarudin, anggota DPRD Lombok Tengah yang hadir di lokasi.
Pemerintah berharap masyarakat NTB dapat menjadi pionir dalam menggerakkan program ini dari bawah ke atas. Dengan partisipasi aktif masyarakat, program MBG diyakini mampu memberi efek domino terhadap peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan ekonomi daerah.
