Koalisi Gabungan Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk turut serta mengawal pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan yang transparan, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Koalisi Gabungan Aktivis NTB merupakan wadah berhimpunnya berbagai elemen aktivis, pegiat sosial, dan organisasi masyarakat yang memiliki kesamaan visi dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkeadilan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini dibentuk atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, dan kepedulian terhadap pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat, Koalisi Gabungan Aktivis NTB berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program dan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap proyek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut HENDRAWAN SAPUTRA, S.H., selaku Penasehat Koalisi Gabungan Aktivis NTB, keberadaan organisasi masyarakat memiliki peran penting sebagai penyalur aspirasi publik, fasilitator kontrol sosial, serta mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal berbagai proyek pembangunan yang ada di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Pengawasan ini merupakan bentuk kepedulian kami agar setiap pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan terhindar dari praktik-praktik penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara maupun kepentingan publik,” ujar Hendrawan.
Lebih lanjut, Hendrawan menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Koalisi Gabungan Aktivis NTB tidak bertujuan untuk menghambat pembangunan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat manfaat.
Saat ini, Koalisi Gabungan Aktivis NTB tengah melakukan pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah proyek pembangunan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya proyek-proyek infrastruktur yang berada di wilayah Pulau Lombok.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang telah dilakukan sejak tahun 2024 hingga awal tahun 2026, Koalisi Gabungan Aktivis NTB menemukan sejumlah indikasi permasalahan pada beberapa proyek pembangunan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kualitas pekerjaan yang dinilai tidak optimal, hingga potensi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan proyek.
“Dari hasil investigasi yang telah kami lakukan di berbagai lokasi proyek sejak tahun 2024 hingga awal tahun 2026, kami menemukan sejumlah indikasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Beberapa proyek diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara,” tegas Hendrawan.
Oleh karena itu, Koalisi Gabungan Aktivis NTB mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, baik pemerintah, kontraktor, konsultan pengawas, maupun aparat penegak hukum, untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan setiap proyek dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
