Pres Heru menegaskan, KAI tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia para anggotanya, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.
“Kami mengharapkan KAI ini selain membangun kualitas sumber daya manusia anggotanya, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum pelaksanaan rapat kerja nasional di NTB dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi sesuai kapasitas organisasi yang bergerak di bidang hukum.
“Kebetulan kita ada raker di NTB. Kita memberikan kontribusi itu dalam bentuk apa? Kita kan orang hukum. Salah satu yang kita miliki adalah pengetahuan hukum. Makanya kita menghadirkan Prof Denny, tidak tanggung-tanggung,” katanya.
Pres Heru juga mengapresiasi para narasumber yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk masyarakat NTB.
“Mereka mewakafkan waktu, ilmu dan energinya untuk masyarakat NTB. Silakan kalau organisasi lain berkiprah di NTB, seyogianya juga memberikan nilai tambah untuk masyarakat NTB, khususnya di bidang hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ide Gerakan 1.000 Paralegal murni berasal dari gagasan Kongres Advokat Indonesia yang kemudian dikomunikasikan kepada Gubernur NTB dan mendapat sambutan positif.
“Hal lain yang perlu digarisbawahi, ide dan gagasan Gerakan 1.000 Paralegal ini betul-betul murni gagasan Kongres Advokat Indonesia yang kebetulan kita komunikasikan kepada gubernur dan disambut dengan baik,” katanya.
Menurut Pres Heru, program tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah lain untuk melakukan langkah serupa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
“Seharusnya ini menjadi trigger bagi gubernur di provinsi lain melakukan hal serupa. Jangan menunggu sadar hukum, jangan menunggu bantuan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pres Heru menegaskan program tersebut tidak dirancang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat.
“Kita tidak mau sifatnya seremonial belaka. Ini konkret. Ini free of charge untuk masyarakat karena memang niat kita adalah memberikan pengabdian untuk masyarakat sebagaimana tema sentral ulang tahun KAI ke-18, yaitu intelektual dan sosial,” katanya.
Ia menjelaskan, aspek intelektual diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia advokat maupun masyarakat, sedangkan aspek sosial diwujudkan melalui pengabdian langsung kepada masyarakat.
“Intelektualnya dalam rangka meningkatkan SDM advokat sekaligus meningkatkan sumber daya manusia masyarakat NTB. Sosialnya, inilah pengabdian kita,” tutupnya.
Selain Prof Denny Indrayana, para pemateri yang hadir memiliki rekam jejak yang cukup besar di dunia hukum dan advokasi hukum, seperti Akademisi Universitas Mataram sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, Presidium DPP KAI, Adv. Dr. Umar Husin dan Adv. Muh. Israq Mahmud. ( Red ).
