Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan audiensi bersama tokoh agama serta warga yang digelar di Kantor Desa Karang Bongkot. Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi wadah dialog interaktif untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan program prioritas kepolisian, khususnya dalam mendukung kesejahteraan sosial dan stabilitas keamanan wilayah.
Implementasi Program 100 Hari Kapolri di Tingkat Lokal
Dalam arahannya di hadapan para tokoh masyarakat dan warga Desa Karang Bongkot, Wakapolres Lombok Barat Kompol Saogi Sujana Angsar memaparkan berbagai poin penting terkait arah kebijakan institusi kepolisian saat ini. Salah satu fokus utama yang disoroti adalah pelaksanaan program kerja yang selaras dengan kebijakan nasional, termasuk program jangka pendek pimpinan tertinggi kepolisian.
“Kapolri mempunyai program dalam 100 hari masa kerja Kapolri yang salah satunya adalah kumpul bersama masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya dan senantiasa mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan serta keresahan warga di lapangan,” ujar Kompol Saogi Sujana Angsar.
Pendekatan dialogis tersebut dinilai efektif untuk mempererat silaturahmi serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dengan turun langsung ke akar rumput, pihak kepolisian dapat mengidentifikasi potensi permasalahan sosial secara lebih cepat dan akurat.
Peran Kepolisian Sebagai Agen Perlindungan Sosial
Selain membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kompol Saogi juga menyinggung peran aktif kepolisian dalam mendukung program pemerintah di bidang perlindungan sosial. Jajaran kepolisian kini turut dilibatkan untuk memastikan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran.
“Kepolisian juga menjadi agen Perlinsos untuk mendata warga masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sehingga tepat sasaran. Kami ingin membantu pemerintah daerah agar proses pendataan ini transparan dan objektif, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan uluran tangan tidak terlewatkan,” tambahnya.
Langkah pelibatan aparat penegak hukum ini mendapat apresiasi dari para tokoh masyarakat yang hadir. Validitas data selama ini kerap menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran berbagai program kesejahteraan sosial di tingkat desa, sehingga kehadiran polisi diharapkan mampu meminimalisir kesalahan data.
Sinergi Pengamanan Melalui Keamanan Swakarsa
Pada sesi akhir audiensi, Wakapolres Lombok Barat menekankan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban bukanlah tugas eksklusif aparat kepolisian semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Peran polisi dalam hal ini diposisikan sebagai fasilitator dan pembina di tengah-tengah warga.
“Tugas utama kepolisian hanya sebagai pembina, sedang yang wajib menjaga keamanan adalah warga semua. Keamanan lingkungan akan tercipta secara maksimal apabila ada kesadaran serta partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri melalui siskamling dan kepedulian antarwarga,” tegas Kompol Saogi.
Melalui kegiatan audiensi di Kantor Desa Karang Bongkot ini, diharapkan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat semakin solid. Kolaborasi yang baik antara warga, tokoh agama, dan aparat penegak hukum diyakini mampu menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, serta mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
