Mataram, (lombokprime.com) : – Hingga saat ini, belum ada tanggapan maupun klarifikasi resmi dari Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun Gubernur NTB, terkait polemik proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB.
Kondisi tersebut mendorong Sekretaris Jenderal Ikatan Siswa, Santri, Mahasiswa dan Ulama (ISMA’U) NTB Hendra Jaya, kembali angkat bicara menuntut kepastian dan keterbukaan informasi kepada publik.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur itu menilai, sikap diam para pemangku kebijakan justru memperbesar kecurigaan masyarakat terhadap integritas tahapan seleksi.
Menurutnya, publik berhak mengetahui secara utuh bagaimana mekanisme penilaian dan pemeringkatan dilakukan terhadap para peserta.
“Sampai hari ini belum ada penjelasan terbuka dari Komisi I DPRD NTB maupun dari Gubernur NTB atas berbagai persoalan yang mencuat di publik. Kami mendorong agar segera ada kepastian serta keterbukaan proses seleksi kepada masyarakat, jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan,” ujar Hendra Jaya dalam keterangannya, Minggu 15 November 2026
Dalam pernyataannya, Hendra juga menyoroti secara spesifik dugaan ambisi Ketua Komisi I DPRD NTB untuk meloloskan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai salah satu komisioner KPID NTB.
Hendra menyayangkan langkah tersebut karena dinilai menyisakan berbagai catatan krusial terkait kelayakan dan objektivitas penilaian.
“Kami sangat menyayangkan jika Ketua Komisi I terlalu berambisi menaikkan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai komisioner KPID NTB. Banyak pertimbangan yang patut dipertanyakan publik, mulai dari faktor usia, rekam jejak kepemimpinan yang dinilai belum teruji, hingga berbagai aspek kompetensi lainnya,” tegas pemuda asal Sumbawa tersebut.
Hendra menekankan, bahwa dalam pengisian jabatan publik yang bersifat independen, setiap calon harus diukur menggunakan standar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat luas.
“Jikapun seseorang dikatakan layak untuk menduduki jabatan komisioner, maka harus ada ukuran dan indikator penilaian yang jelas serta terukur. Salah satu syarat mutlaknya adalah keterbukaan proses seleksi itu sendiri, sehingga publik bisa menilai secara objektif apakah kelulusan tersebut murni karena kapasitas atau karena faktor kedekatan keluarga,”tegasnya.
Atas dasar itu, ISMA’U NTB kembali mendesak pimpinan DPRD NTB Komisi I, serta Pemerintah Provinsi NTB untuk membuka seluruh hasil uji kepatutan dan kelayakan ke ruang publik, guna memastikan prinsip meritokrasi dan keadilan benar-benar dijalankan dalam seleksi KPID NTB.
( Red ).
