Mataram, (lombokprime.com) : – Ketua Komisi I DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Nusa Tenggara Barat H. Rahmat Hidayat Menyampaikan, Keprihatinannya Terhadap Kondisi Krisis Lahan Yang Dinilai akan mengancam Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat.
Rahmat Hidayat mengungkapkan, ketika instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Hj Megawati Soekarno Putri tentang kegelisahan krisis Ketahanan Pangan Nasional di terima, membuat dirinya tidak menjawab dengan kata – katan dan justru terdiam.
“Bagi saya, ini bukan sekadar arahan organisasi. Ini adalah panggilan yang menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Tentang masa depan pangan bangsa. Tentang nasib rakyat, dan tentang tanggung jawab kita sebagai kader,”ujarnya
Ketika disampaikan bahwa Negara bisa menghadapi kesulitan pangan jika pola tanam tidak segera diubah, saya tidak melihatnya sebagai kemungkinan. Saya melihatnya sebagai kenyataan yang sedang berjalan.
Instruksi itu seperti membuka kembali seluruh ingatan. Puluhan tahun berjalan bersama rakyat. Menyusuri sawah, mendaki bukit, turun ke lembah. Mendengar keluh kesah petani, menyaksikan perubahan tanah, dan merasakan pelan-pelan bagaimana alam kita tidak lagi sama.
Dan saya… tidak bisa menahan perasaan. Saya menangis. Bukan karena lemah. Tapi karena sadar, apa yang diingatkan Ibu Mega itu benar adanya.
Saya sering berdiri di tengah sawah. Melihat hamparan padi yang hijau. Indah. Menenangkan. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak banyak orang lihat.
Tanah itu lelah. Hari ini padi. Besok padi lagi. Musim berikutnya, tetap padi. Tidak ada jeda. Tidak ada selingan. Tidak ada kesempatan bagi tanah untuk memulihkan dirinya.
Dulu, tidak seperti ini. Dulu, petani kita mengenal jeda. Mengenal rotasi. Setelah padi, mereka tanam palawija. Kedelai. Jagung. Tanaman lain yang memberi ruang bagi tanah untuk “bernapas”.
Sekarang, semuanya berubah. Kenapa? Karena padi cepat menghasilkan uang. Dan ketika kebutuhan hidup mendesak, siapa yang bisa menyalahkan petani?
Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, siapa yang sekarang mengingatkan mereka bahwa tanah juga punya batas?
Saya ingat betul masa lalu itu. Ada penyuluh pertanian. Mereka datang ke desa. Duduk bersama petani. Berdiskusi. Memberi arahan. Mengatur pola tanam. Bahkan sampai menentukan kapan harus menanam dan apa yang harus ditanam.
Mereka bukan sekadar petugas. Mereka adalah penuntun.
Sekarang? Hampir tidak ada. Datanglah ke Kotaraja di Lombok Timur. Anda akan melihat sendiri, bagaimana di sana Balai Penyuluhan yang dulu aktif, kini banyak yang rusak. Fungsinya hilang. Datang pula ke Narmada, Lombok Barat. Anda akan menemukan hal yang serupa. Penyuluh ada di atas kertas, tapi tidak hadir di tengah sawah.
Akibatnya, petani berjalan sendiri. Dan ketika petani berjalan sendiri, keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan keseimbangan alam, tapi kebutuhan paling mendesak hari ini.
Saya sering bertanya dalam hati: Bagaimana kita bisa bicara ketahanan pangan, kalau yang menjaga arah di lapangan sudah tidak ada?
*Mendengar yang Sama*
Banyak orang mungkin melihat saya berjalan ke sana kemari. Naik bukit. Turun lembah. Masuk kampung. Bertemu petani. Mungkin ada yang berpikir itu sekadar aktivitas biasa. Tapi bagi saya, itu adalah cara untuk mendengar.
Saya naik ke bukit, bertemu masyarakat yang hidup di lereng. Saya bilang ke mereka, “Mari kita tanam talas. Tanam keladi. Jangan hanya bergantung pada padi.”
Saya turun ke lembah, bertemu petani sawah. Saya ajak mereka berpikir tentang masa depan.
Saya tidak datang membawa teori. Saya datang membawa kegelisahan.
