Sosial  

Rintihan Dan Catatan H. Rahmat Hidayat, Tehadap Krisis Lahan Yang Mengancam Ketahanan Pangan.

Ada satu hal yang membuat saya gelisah. Hari ini, pertanian seolah menjadi urusan semua orang. Banyak pihak turun tangan. Banyak program digerakkan. Banyak inisiatif diluncurkan.

Tapi justru di situlah masalahnya. Karena ketika semua merasa berwenang, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab.

Kita melihat sendiri, urusan pertanian diambil alih oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Polisi mengurus jagung. Tentara mengurus padi. Niatnya mungkin baik. Tapi pertanian bukan sekadar aktivitas tanam-menananam.

Ia adalah ilmu. Ia adalah sistem. Ia adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tanpa pemahaman itu, intervensi justru bisa merusak.

Pertanian tidak bisa dikelola secara sporadis. Ia membutuhkan orkestra. Dan dalam orkestra itu, penyuluh adalah dirigen yang hari ini justru tidak diberi panggung.

Masalah lain yang tidak kalah besar adalah cara kita memandang pangan itu sendiri. Pangan sering kali dilihat sebagai angka produksi. Berapa ton dihasilkan. Berapa hektare ditanam. Berapa persen kenaikan.

Angka-angka itu penting. Tapi tidak cukup. Karena di balik angka, ada kualitas tanah. Ada keberlanjutan. Ada keseimbangan ekologi yang tidak selalu bisa diukur dalam laporan.

Saya melihat kecenderungan kebijakan yang terlalu mengejar hasil cepat. Komoditas yang sedang “naik” didorong besar-besaran. Tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Hari ini jagung. Besok mungkin komoditas lain. Sementara tanah terus dipaksa mengikuti logika pasar. Padahal, pertanian tidak bisa tunduk sepenuhnya pada pasar. Ia harus tunduk pada hukum alam. Dan hukum alam tidak bisa dinegosiasikan.

Ada satu kekhawatiran lain yang jarang dibicarakan. Generasi muda semakin jauh dari pertanian. Mereka melihat orang tua mereka bekerja keras di sawah, tapi hidup tetap sulit. Mereka melihat ketidakpastian. Mereka melihat tidak ada jaminan masa depan.

Akhirnya, mereka pergi. Ke kota. Ke sektor lain. Meninggalkan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan keluarga.

Pertanyaannya. Siapa yang akan mengolah tanah kita di masa depan?

Kalau tidak ada regenerasi, maka krisis pangan bukan lagi kemungkinan. Ia akan menjadi kenyataan. Dan lagi-lagi, di sinilah peran negara seharusnya hadir. Membuat pertanian menjadi sektor yang layak, menjanjikan, dan bermartabat. Bukan sektor yang ditinggalkan.

*Terlena Kelimpahan Semu*

Selama ini, mungkin kita merasa aman. Pasar masih penuh. Beras masih tersedia. Harga mungkin naik turun, tapi tidak sampai membuat kita benar-benar panik. Tapi justru di situlah bahaya terbesar.

Kita terlena. Kita mengira semuanya baik-baik saja, padahal fondasinya sedang rapuh. Ketergantungan pada satu jenis pangan. Degradasi tanah yang terus berlangsung. Hilangnya sistem penyuluhan. Kerusakan hutan. Perubahan iklim.

Semua ini seperti retakan kecil. Tidak terlihat dari jauh. Tapi jika dibiarkan, akan menjadi patahan besar.

Sejarah banyak mengajarkan. Krisis pangan sering datang bukan karena tidak ada tanda, tetapi karena tanda-tandanya diabaikan.

Saya percaya satu hal. Pertanian tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau inisiatif individu. Negara harus kembali memimpin.

Bukan dalam arti mengontrol semuanya secara kaku. Tapi memastikan ada sistem yang berjalan. Negara harus menghidupkan kembali penyuluh sebagai ujung tombak. Negara harus menata ulang kebijakan berbasis ekologi, bukan sekadar produksi. Negara harus melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali. Negara harus mendorong diversifikasi pangan secara serius, bukan sekadar slogan. Dan Negara harus membangun kembali kepercayaan petani bahwa mereka tidak berjalan sendiri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *