Mengutif dari Website Resmi Pemprov NTB, Miq Gite, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus utama dalam pengelolaan sampah di NTB.
Pertama, NTB sebagai destinasi wisata nasional harus menghadirkan destinasi yang bersih dan nyaman. Hal ini menjadi tugas provinsi untuk menjaga citra destinasi, sedangkan kabupaten/kota sebagai lokus destinasi bertugas menjaga objek wisata.
Kedua, mewujudkan ekonomi sirkular. Sampah memiliki nilai ekonomi dengan menghadirkan industri atau hilirisasi persampahan.
Ketiga, menuju NTB Net Zero Emission 2050. Sampah merupakan salah satu sumber emisi, sehingga pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi emisi.
“Proyeksi total produksi sampah di NTB mencapai 2.709 ton per hari, dengan Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Kota Bima menjadi penyumbang terbesar,” ungkap Miq Gite.
Ia juga menyampaikan beberapa upaya Pemprov NTB. Salah satunya meningkatkan respons masyarakat dalam pengelolaan sampah organik. Saat ini, terdapat 42 Rumah Magot yang mengelola sampah organik dengan menghasilkan 6,2 ton per hari.
Menutup Landfill Kebon Kongok yang telah berusia 30 tahun dan mentransformasikannya menjadi Ruang Terbuka Hijau dan alternatif wisata.
Mengoperasikan pabrik Incinerator pengolahan sampah Limbah B3 Fasyankes, pabrik bata plastik Block Solutio, dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Kebon Kongok. Dengan kapasitas 120 ton input dan 50 ton output per hari.
Mendukung Cofiring PLTU Jeranjang dengan memproduksi RDF (Refuse Derived Fuel) atau pelet sampah untuk mengurangi penggunaan batubara di PLTU.
“Pengelolaan sampah tidak mudah, terutama bagi daerah wisata. Diperlukan kolaborasi dan integrasi semua pihak,” jelas Miq Gite.
FGD ini dihadiri oleh pemimpin daerah dari NTB, Wali Kota Solok Sumatera Barat, Bupati Sumenep, Wakil Wali Kota Banjarmasin, serta praktisi dan konsultan persampahan dari Waste 4 Change. Peserta FGD terdiri dari para kepala Dinas LH beberapa kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa serta Provinsi Lampung.
Menurut CEO Tempo Media, Wahyu Djatmiko, FGD ini merupakan bagian dari rangkaian panjang yang juga akan menghadirkan stakeholders lain, seperti dari Kementerian. Diharapkan kegiatan pro-lingkungan ini dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan alam melalui kepedulian multipihak.
